Sabtu, 31 Oktober 2026 Indeks RSS Login Redaksi
TERBARU
Australia Dukung Penguatan Demokrasi di Aceh melalui Program Partisipasi Perkuat Peran PKK, Mukarramah Fadhlullah Dorong Semangat Gotong Royong Masyarakat Mukarramah Fadhlullah Hadiri Pembinaan Pokja Bunda PAUD di Aceh Tenggara, Dorong Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini Persoalan CCTV Ditindaklanjuti, RSUDZA Pastikan Pelayanan Tetap Profesional Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh Dorong Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini di Gayo Lues Kak Na Semangati Anak Binaan di LPKA Lambaro Harumkan Nama Aceh di Malaysia, Atlet Muaythai Pulang dengan 4 Emas dan 2 Perak Stafsus Gubernur Aceh Nektu Bahas Progres Pemulihan Lahan Pertanian dengan Plt Kadistanbun Rancangan APBA 2027 Disampaikan, Pj Sekda Aceh Hadiri Rapat Paripurna DPRA Wagub Aceh Hadiri Maulid Nabi dan Doa Bersama Mengenang Bencana Gayo
Umum

Plt. Sekda Aceh Dukung Penguatan BKKBN dan Sinkronisasi Data

Plt. Sekda Aceh Dukung Penguatan BKKBN dan Sinkronisasi Data

BERITADENYUT.COM | BANDA ACEH - Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes., beserta jajaran, di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian dalam pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia. Ia juga menyampaikan permohonan dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses tersebut. Ia menyampaikan, nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi.

Lebih lanjut, Taufik juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan Pemerintah Aceh. Ia menilai, keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui dan mengawal pelaksanaannya, sementara masyarakat juga memperoleh informasi yang memadai.

Selain itu, Taufik turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar pelaksanaan berbagai program. Menurutnya, keselarasan informasi dan data antar lembaga diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih.

“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh.

Iklan

Berita Terkait

Baca Juga